THe NaTuRe

Psikologi Gratifikasi

Posted by Ivan on September 18, 2010


Gratifikasi sering dimaknai sebagai suatu pemberian terhadap orang lain sebagai rasa ucapan terima kasih. Bentuk pemberian disini lebih bersifat materi, semisal hadiah, parcel, atau barang lainnya. Belakangan ini yang menjadi problematika terutama menjelang lebaran yang berkaitan dengan parcel. Sebagai bentuk gratifikasi, parcel menjadi suatu dilema tersendiri. Di satu sisi, pemerintah ingin berusaha mengurangi budaya korupsi, disisi lain pelarangan penerimaan parcel akan berimbas pada permasalah ekonomi terutama para penjual parcel. Asal muasal hukum penerimaan parcel dari seseorang ke orang lain, diperbolehkan (mubah). Namun, karena alasan yang sedikit dilogiskan bahwa orang yang memberikan parcel kepada pejabat akan menyuburkan praktek korupsi. Asumsi tersebut patut dipertanyakan kembali. Apakah hal tersebut hanya sebgai bentuk ketakutan atau ketidakmampuan pemerintah/KPK dalam mengatasi budaya korupsi dinegeri ini? Ada suatu pembelajaran yang ingin disampaikan?,

Perlu dipahami memberi bukan merupakan suatu hal yang mudah. Dalam memberi seseorang dituntut untuk mengorbankan apa yang dimilikinya. Tidak hanya pegorbanan yang bersifat materi, tapi juga psikologis. Artinya seseorang dituntut untuk ikhlas dalam memberi, tidak ada maksud dan kepentingan di balik pemberian tersebut. Tapi, tidak semua orang mampu seperti itu. Ada orang yang dalam memberi mempunyai keinginan atau harapan tertentu—yang mungkin belum kesampaian. Diharapkan dengan pemberian (parcel) terjadi suatu perubahan yang diharapkan. Perubahan tidak hanya perubahan image si pemberi tetapi juga yang diberi. Pemberi berusaha menanamkan suatu persaan ”hutang budi”, yang nantinya diharapkan dapat memuluskan harapan atau keinginan Si pemberi.
Ketika seseorang menerima hadiah (parcel), maka salah satu reaksi yang muncul adalah persaan senang atau gembira. Perasaan senang dapat mempengaruhi kognitif seseorang. Salah satu perilaku awal yang dilakukan adalah melihat siapa yang memberi hadiah tersebut. Kemudian terjadi proses berpikir dan refleksi terhadap orang tersebut. Pemberian hadiah merupakan sesuatu hal yang baik, maka orang tersebut dapat dikatakan orang baik.Di sini mulai terjadi bias-bias dalam berpikir. Pembentukan self-impresion yang memberi mulai terjadi. Proses ini secara tidak sadar tersimpan dalam memory, yang nantinya dapat di recall kembali. Bila suatu saat, Si pemberi ingin meminta tolong kepada pejabat (yang pernah diberi hadiah), maka ingatan akan kebaikan akan muncul dan dapat terjadi bias-bias perilaku. Seseorang bukan lagi berperilakuu berdasarkan aturan main, tetapi lebih kepada ego dan kepentingan sendiri atau kelompok. Hal semacam ini lah yang dikawatirkan pemerintah munculnya perilaku korupsi.
Selama ini pemberian parcel lebih banyak bersifat vertikal, artinya pemberian dilakukan dari pejabat bawah ke pejabat yang lebih tinggi. Hal ini-lah yang menajdi suatu larangan dari pemerintah/KPK. Kalau kita mau teliti, mengapa seseorang pejabat yang lebih tinggi (notabene sudah lebih kaya) diberi parcel, bukannya malah kebalikannya. Ada dua hal yang bisa menjelaskan tersebut, pertama berkaitan dengan sejarah dan budaya. Di negeri kita, sejak zaman dulu, dalam memberi cenderung dilakukan oleh kalangan bawah ke kalangan atas. Pemberian itu dilakukan bukan karena yang diberi butuh hadiah tetapi lebih kepada suatu bentuk simbol penghargaan status. Selain itu, budaya yang cenderung menghormati seseorang yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dapat mempengaruhu terjadinya suatu bentuk gratifikasi. Kedua, aspek psikologis, secara psikologis, seseorang yang memiliki status lebih tinggi cenderung memiliki ego lebih tinggi. Akibatnya, pemberian parcel—dimaknai sebagai bentuk simbol pengakuan. Kedudukan tinggi menjadi suatu simbol untuk dapat diakui, dihargai dan dihormati. Memberikan kepada yang lebih rendah akan mengurangi kewibawaan dan harga diri. Kedua konsep ini harus segera disadari dan dirubah terutama pada para pemimpin bangsa ini. Pemerintah/KPK telah berusaha menggunakan kekuatannya untuk melakukan perubahan itu, mulai dari hal-hal yang kecil.
Pelarangan yang berkaitan dengan penerimaan parcel pada pejabat memberikan kita semua suatu pembelajaran mengenai arti sebuah pemberian. Ada beberapa yang dapat kita ambil hikmah dari kebijakan pemerintah/KPK tersebut, yaitu. Pertama, mengingatkan bahwa menjadi seseorang pejabat harus lebih sering melihat kebawah bukanya ke atas. Kedua, memberikan sesuatu bukan karena atas dasar ada keinginan atau kepentingan yang dicapai tetapi harus mampu bersikap ikhlas dan menjaga silaturahmi, ketiga, berperilaku hemat,dan tepat sasaran.

By
Vano

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: